oleh

APRI Hadir di Papua Barat Menanggulangi Maraknya Aktifitas Tambang Emas Illegal

-News-88 views

 

BRNews | Manokwari – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) berdiri dan hadir di Papua Barat khususnya di Manokwari dikarenakan banyaknya penambang illegal, yang tentunya sangat merugikan pemerintah dan masyarakat, serta tidak dikelola dengan baik hasil tambang emas yang ada.

Ketua DPC APRI Manokwari Soleman Manseni yang juga merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wilayah Masni pada pertemuan di kantor LMA Masni saat jumpa pers, belum lama ini mengatakan bahwa APRI hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memiliki lahan, tapi tidak bisa mengelolanya.

“Intinya tujuan APRI dibentuk untuk mengelola tambang-tambang rakyat yang selama ini meresahkan, menjadi penambang rakyat yang sehat dan memenuhi persyaratan secara legal sesuai ketentuan pemerintah,”terangnya.

Lanjut Soleman menjelaskan, bagi masyarakat yang memiliki lahan dan ingin melakukan usaha penambangan harus memiliki izin sesuai syarat ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk sekala kecil, dan untuk sekala besar seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Peran APRI adalah mengajak masyarakat untuk bergabung sebagai anggota APRI dengan persyaratan yang harus dilengkapi dan membantu membuatkan surat rekomendasi ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi hingga ke Pusat. dan untuk 7 wilayah tambang yang ada di wilayah adat Masni tentunya sudah dilakukan,”jelasnya.

“Izin satu IPR ini teruntuk masyarakat penambang dengan batas luas lahan 100 hektar, dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai aturan Pemerintah, wajib melakukan penambangan dengan baik, mengelola limbah dengan baik, dan melakukan reklamasi pasca aktivitas panambangan selesai ,”terangnya.

“Para penambang yang dinaungi oleh APRI juga diawasi. dimana APRI memiliki Satuan Gugus (Satgas) yang melakukan pengawasan, evaluasi, monitoring, dan juga penindakan. Jika ada penambang melanggar aturan, akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang diatur Pemerintah.

“Jika ada anggota yang melakukan aktivitas penambangan kemudian tidak memenuhi aturan – aturan penambangan yang benar, maka APRI akan melakukan penangguhan izin mereka bahkan bisa mencabut izin tersebut sesuai data-data yang kami temukan dilapangan,” tegasnya.

Seperti berdasarkan data yang dimiliki APRI jumlah pemilik izin usaha yang dinaungi sebanyak 700 Responsible Meaning Community (RMC), yaitu lahan-lahan tambang yang telah memenuhi aturan, dan tentunya hal itu juga akan berlaku di wilayah pertambangan rakyat yang ada di 7 wilayah adat Masni yaitu, Waserawi, Warmomi, Waramui, kalikasi, Wariori, Meyof, Meimas. Tutupnya.

(Red)

Komentar

Baca Juga